Polri diimbau harus mampu mengantisipasi kerawanan sosial di tengah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Peta kerawanan sudah dilakukan Polri, tinggal bagaimana teknis mengantisipasi kerawanan tersebut agar tak terjadi konflik horizontal.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding saat mengikuti rapat kerja Komisi III dengan Kapolri, Rabu (14/3/2018). “Saya menghargai Kapolri sudah melakukan pemetaan kerawanan wilayah di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Ini harus jadi perhatian dan sedapat mungkin kamtibmas sebagai ujung tombak perlu diberdayakan untuk mendeteksi dini dan deteksi aksi ketika muncul masalah-masalah yang berpotensi konflik horizontal,” paparnya.

Mimika, Papua berada di rating teratas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam Pilkada Serentak 2018. Di daerah ini, ungkap Sudding, ada lima pasang calon bupati. Satu calon yang didukung semua partai politik digugurkan oleh KPUD setempat. Empat pasang calon lainnya dari jalur independen malah diloloskan. Ini tentu berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Di Mimika tingkat kerawanannya masuk ranking pertama. Calon incumben yang didukung semua partai politik justru malah digugurkan. Sementara calon perseorangan ada empat pasang diloloskan. Ini bisa saja pihak penyelenggara pilkada ikut bermain. Sedapat mungkin ini harus diantisipasi,” harap anggota F-Hanura tersebut.

Dia juga mengungkap kasus penembakan yang menimpa calon bupati di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kasus penyerangan terhadap para calon peserta Pilkada harus menjadi perhatian serius Polri. “Ini ancaman dalam pelaksanaan Pilkada. Anehnya, pelaku penembakan sudah ditahan tapi dilepas kembali oleh Polres setempat,” ungkap Sudding bertanya-tanya. (mh/sc)